The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia

The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia

Blog Article

In early 2002, BIN was derided by ministers and senior politicians when it emerged that it had composed different, and contradictory, reports within the overall economy for cupboard ministers and for your parliamentary committee. BIN also geared up an mistake-stuffed briefing for parliament's Overseas Affairs and Stability Fee previous to John Howard's visit to Indonesia in February 2002.

Namun, jika saham secara keseluruhan disamakan dengan judi, pendapat ini kurang tepat. Dalam investasi jangka panjang, saham justru menjadi salah satu instrumen utama untuk pertumbuhan aset dan perekonomian.

Data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi information).

The short article will respond to fears over the backflow of democracy with the whole control of the president in excess of BIN. The views expressed here are purely private and they are not linked to the viewpoints or attitudes of any government agencies.[4]

Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.

Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Ancaman yang terus berkembang membutuhkan respon yang cepat dan tepat dari lembaga intelijen, dan product Threat-Centered Intelligence diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada.

This article examines the complexities surrounding violence by Muslims towards the Ahmadiyya Neighborhood in Indonesia in its new period of democracy. Violence emerged in 1998 within the post-Suharto period when some Muslim teams, for instance Entrance Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is a deviant group (aliran sesat) In accordance with Islamic orthodoxy. This information operates to understand why And exactly how Ahmadiyya became a goal of violent attacks by some Muslim groups from the article-Suharto period by looking at the increase of Islamic fundamentalist teams through this time of latest-discovered religious independence. In doing so, I check with how politics, economic system and Islamic theology emerged as major elements that contributed on the attack. Via pinpointing certain situation experiments of attacks in cities throughout Java and Lombok, I also check out how governing administration produces the coverage to discover the very best solution and how significantly the usefulness of the plan to unravel the problem. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27

In 1950-1958, navy intelligence even now dominated the operational routines of your intelligence providers, Although they weren't directed to encounter a certain external threat. This politicization system commenced in early 1952 when the Main of Employees in the Armed Forces TB Simatupang formed BISAP being an intelligence agency to aid his Place of work along with the Defense Ministry. Having said that, because of its structural marginal place and constrained resources and funds, BISAP could not do Considerably and was dissolved in the next year.[sixteen]

Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.

Intelijen di era awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.

The gathering of People best higher-position advisers on the President and Vice chairman situs web shall be addressed collectively as the Cabinet. The subsequent desk is made up of publicly offered info on the ministries and other departments in the current Cabinet as of June 9, 2019:

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.